Open Goverment Indonesia

OPEN GOVERNMENT INDONESIA TITIAN MENUJU KETERBUKAAN
(Kompetisi Layanan Publik)

Dasar :
Surat UKP-PPP, tanggal 5 Maret 2012, Nomor B-04/UKP-PPP/D-IV/03/2012,
Perihal : Kompetisi Layanan Publik Open Government Indonesia

Entitas Pelaksana :
UKP-PPP (Unit Kerja Presiden – Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)

Latar Belakang :
Open Governmen Indonesia merupakan titian menuju keterbukaan, mendorong kemajuan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan kinerja pelayanan publik, partisipasi publik, akuntabilitas dan pencegahan korupsi.

Kompetisi layanan publik OGI adalah upaya pemerintah dalam mendorong transparansi, partisipasi dan inovasi dalam perbaikan layanan publik di jajaran Pemerintah Indonesia.

Topangan Kegiatan OGI
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Maksud dan Tujuan

Maksud sebagai ruang dan ajang bagi penyelenggara layanan publik, agar dapat berkreasi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan mendekatkan diri kepada publik sehingga lebih mudah dijangkau dan memberikan layanan yang prima.

Tujuan sebagai upaya mendorong transparansi, partisipasi dan inovasi sebagai salah satu bentuk implementasi dari UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Indikator Penilaian

a. Transparansi :
     Jelas, mudah, komunikatif;

  • Jelas/Lengkap :

Sudah menjelaskan dasar hukum persyaratan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu, biaya/tarif, keterangan, sarana/prasarana/fasilitas, kompetensi, jumlah pelaksana, penanganan pengaduan, jaminan kualitas, pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana dari layanan.

  • Mudah Dimengerti/Komunikatif :

Layanan telah menggunakan bahasa komunikasi yang sesuai dengan khalayak sasaran

  • Mudah Diakses :

Layanan telah menjelaskan informasi layanan melalui Papan Pengumuman/Spanduk/Baligo/ Poster/Flyer/Booklet/Televisi/Radio/ Koran/Majalah/ Website/Blog/Facebook/Twitter/media lain?

b. Partisipasi :

Mendengarkan, melibatkan, memberdayakan;

  • Mendengarkan/Responsif :

-  Layanan telah membuka jalur komunikasi melalui telepon/SMS/website/e-mail/kotak pengaduan/unit
khusus yang menanggapi laporan dari masyarakat;
-  Layanan telah mempunyai SOP penerimaan, penyelesaian dan pemberian tanggapan terhadap pengaduan, kritik dan saran;
-  Layanan mengumumkan data pengaduan (yang diterima dan yang diselesaikan) kepada masyarakat;
-  Seberapa cepat layanan ini menanggapi laporan yang masuk;
-  Berapa persen dari laporan yang masuk telah ditanggapi;
-  Layanan memberikan pelatihan kepada petugas dalam hal komunikasi dengan masyarakat;

  • Melibatkan Masyarakat :

-  Layanan melaksanakan event khusus yang melibatkan masyarakat;
-  Ada komunitas pengguna layanan dari masyarakat yang dibina.

  • Memberdayakan Masyarakat :

Ada Pengawasan Layanan khusus dari unsur masyarakat.

 

c. Inovasi:

Berbeda, solutif, berbasis teknologi & media;

  • Efektif :

-  Ada peningkatan jumlah produk layanan yang diselesaikan;
-  Ada SOP yang jelas dalam proses kerja, mekanisme dan prosedur layanan;
-  Ada layanan memberikan pelatihan kepada petugas dalam hal perbaikan proses kerja layanan;
-  Ada penambahan jumlah sarana/prasarana/fitur layanan, baik online maupun offline.

  • Efisiensi :

-  Apakah ada pengurangan biaya/tarif layanan?
-  Apakah jangka waktu penyelesaian produk layanan berkurang?

  • Baru :

-  Apakah layanan dapat diakses secara online?
-  Apakah layanan sudah memiliki website/blog/facebook/twitter?
-  Apakah website/blog/facebook/twitter tersebut aktif dan responsif?
-  Apakah website/blog/facebook/twitter tersebut populer dan dikenal masyarakat? (Dapat dilihat dari jumlah hit
counter/subscriber/likes/follower)

 

Target Pelayanan :

Ketepatan waktu penyelesaian yang sesuai dengan standar pelayanan.

 

Prioritas Layanan

Pelayanan Peralihan Hak dan Pembebanan Hak yang dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di BPN;
2. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan pelayanan Pertanahan;
3. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
4. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan.

Kriteria Keberhasilan :

Pelayanan publik di bidang pertanahan yang  transparan, partisipasi dan inovasi yang bebas dari korupsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>